Situbondo Jatim Senin 15 September 2025: Ratusan warga bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Siti Jenar menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten dan DPRD Situbondo, Jawa Timur. Mereka membawa dua tuntutan utama: penutupan pabrik stockpile di Banyuglugur dan penertiban aktivitas tambang SIPB yang dinilai merugikan masyarakat. Senin (15/09/2025).
Dalam aksi tersebut, salah satu orator, Sumyadi Yatim Wiyono, memaparkan kondisi lingkungan sekitar stockpile yang dianggap tidak layak. Ia menyebut lokasi tersebut berada di tengah pemukiman warga dan dekat dengan rumah ibadah.
“Kalau musim hujan, stockpile itu bau. Kiri masjid, kanan pemukiman warga, selatan juga pertanian. Kami minta pemerintah turun tangan, lindungi rakyat,” tegas Sumyadi.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Daerah Situbondo Wawan Setiawan menjelaskan bahwa izin operasional stockpile tersebut terbit melalui sistem perizinan OSS (Online Single Submission), yang merupakan sistem nasional dan tidak sepenuhnya berada di bawah kendali daerah.
Meski demikian, kata Wawan, pihak Pemkab telah menindaklanjuti keluhan warga dengan menerjunkan tim gabungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Satpol PP.
“Kami sudah turun dan melakukan klarifikasi. Memang ada beberapa rekomendasi seperti penambahan tembok pelindung, pemasangan jaring (faranet), dan penyiraman serbuk agar tidak beterbangan. Pengusaha juga menyanggupi saran tersebut,” jelas Wawan.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun izin berlaku selama lima tahun, Pemkab tetap akan memastikan operasional stockpile tidak melanggar aturan dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, meskipun secara administrasi izin sudah dikantongi,” tegasnya.
Selain soal lingkungan, Eko Febrianto juga menyinggung dugaan pelanggaran lain yang berkaitan dengan pengelolaan tambang dan stockpile. Ia menyebut adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar, minimnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta lemahnya pengawasan atas izin tambang, seperti SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan)
Sementara Mewakili DPRD Situbondo, Wakil Ketua DPRD Andi Handoko menemui massa dan berjanji akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Ia mengatakan bahwa DPRD tidak bisa serta-merta mengambil keputusan tanpa mengecek langsung kondisi di lapangan.
“Besok kami akan turun langsung ke lokasi stockpile bersama anggota dewan lainnya. Aspirasi warga akan kami bawa ke rapat resmi,” kata Andi.
Sementara dalam kesempatan ini Ketua Umum LSM Siti Jenar, Eko Febrianto, menegaskan bahwa aksi tersebut tidak ada kaitannya dengan pelantikan Satgas Anti Premanisme yang belum lama ini dilakukan Pemkab Situbondo.
“Aksi ini murni untuk memperjuangkan keluhan masyarakat. Tidak ada sangkut pautnya dengan Satgas. Tapi sayangnya, banyak framing negatif di media sosial yang menyudutkan gerakan kami,” ujar Eko kepada wartawan usai aksi.
Menurut Eko, aktivitas tambang SIPB yang diduga bebas menjual hasil tambang telah menyebabkan kerusakan jalan di berbagai tingkatan, mulai dari jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional. Dampaknya, kecelakaan lalu lintas meningkat dan perbaikan jalan justru membebani APBD.
“Yang dirugikan masyarakat, bukan hanya dari sisi keselamatan, tapi juga dari sisi ekonomi daerah. Tambang SIPB ini justru tidak menyumbang PAD, tapi malah menyebabkan PAD tergerus untuk perbaikan infrastruktur,” tambahnya.
Kapolres Situbondo, AKBP Rezi Dharmawan, yang turun langsung mengawal jalannya aksi, memastikan unjuk rasa berlangsung tertib dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga yang dilindungi undang-undang.
Terkait keluhan masyarakat soal kecelakaan akibat rusaknya jalan, Kapolres menyebut bahwa pihak kepolisian memiliki data faktual di lapangan,“Kalau disebut angka kecelakaan tinggi, saya rasa tidak juga. Berdasarkan data kami, angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Situbondo masih lebih rendah dibanding wilayah tetangga seperti Probolinggo,” ujar Rezi.
Namun, Rezi tak menampik bahwa kondisi jalan berlubang di sejumlah titik memang menjadi keluhan warga, khususnya yang dilewati kendaraan berat pengangkut hasil tambang.
“Keluhan soal jalan ini memang kami terima juga. Tapi ranah perbaikannya dan penanganan ada di Pemkab Situbondo,” tandasnya.
LSM Siti Jenar menilai bahwa perlu ada evaluasi serius terhadap izin-izin tambang yang diberikan. Mereka mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum menindak tegas tambang-tambang yang melanggar ketentuan titik koordinat atau tidak membayar kewajiban pajak.
Eko berharap, aksi ini menjadi momentum bagi Pemkab Situbondo untuk berpihak kepada masyarakat, bukan justru kepada kepentingan industri yang merusak lingkungan dan infrastruktur.
Pantauan awak media selama Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat kepolisian. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan mereka kepada Pemkab dan DPRD Situbondo.
(Red/Tim- Biro Siti Jenar Group Multimedia)
