lsmsitijenar.or.id/ Jakarta, Jumat 26 September 2025: Rencana pemerintah mengubah Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menuai apresiasi dari Nasim Khan, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB. Menurutnya, transformasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong tata kelola BUMN yang lebih profesional, transparan, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
Nasim Khan menekankan bahwa keberadaan BP BUMN harus dirancang untuk lebih independen dan profesional, layaknya holding company yang sepenuhnya fokus mengelola BUMN sebagai aset negara. Ia menilai, pola pengelolaan yang lebih objektif akan membuat pengambilan keputusan bisnis menjadi rasional, berorientasi jangka panjang, dan terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik maupun birokrasi.
“Dengan pengelolaan yang lebih objektif, keputusan bisnis diyakini dapat lebih rasional dan berorientasi pada keuntungan jangka panjang,” ujar Nasim Khan.
Ia menegaskan bahwa reformasi kelembagaan ini harus diiringi penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang ketat. Dengan standar tersebut, BUMN akan lebih efisien dalam operasional, transparan dalam pengelolaan keuangan, dan akuntabel dalam mengelola aset negara.
Menurut Nasim, pemisahan fungsi regulator dan operator bisnis menjadi syarat penting untuk memastikan pengelolaan BUMN tidak lagi tumpang tindih. Ia menekankan bahwa kementerian harus fokus sebagai regulator dan pembuat kebijakan, sementara BP BUMN berperan penuh mengelola aset bisnis negara.
“Dengan demikian tidak ada lagi tumpang tindih kepentingan antara pengawasan regulasi dan pengambilan keputusan bisnis,” tambahnya.
Politisi PKB dari Daerah Pemilihan Jawa Timur III yang meliputi Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi itu juga menekankan bahwa BUMN tidak boleh semata mengejar keuntungan. BUMN, menurutnya, harus tetap memiliki manfaat sosial dengan mendukung pembangunan daerah dan menyediakan layanan publik yang merata.
“Dengan tata kelola yang lebih profesional, BUMN Indonesia diyakini akan semakin kompetitif di pasar internasional dan mampu melakukan ekspansi global secara terukur,” ujar Nasim optimistis.
Ia menambahkan, pengelolaan BUMN yang baik akan berdampak besar bagi negara. Dengan kinerja yang sehat dan profit yang optimal, BUMN dapat menyumbang dividen yang lebih tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap APBN untuk membiayai berbagai proyek pembangunan besar.
“BUMN harus menjadi kekuatan ekonomi bangsa, bukan sekadar simbol politik,” tegasnya.
Nasim Khan juga berharap pemerintah dan DPR segera menyiapkan regulasi yang kuat dan jelas untuk mengawal proses transformasi kelembagaan ini. Menurutnya, perubahan menjadi BP BUMN akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan aset negara, membuka peluang bagi BUMN untuk menjadi lebih tangguh dan berperan besar di tingkat internasional.
Dengan langkah ini, BUMN diharapkan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat luas.
(Red/Tim-Biro Pusat Siti Jenar Group Multimedia)
